Jakarta, Pemerintahan

Beda Tantangan dan Zaman, Transmigrasi Kembangkan Model Investasi

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, saat memberikan arahannya dalam sosialisasi Peraturan Presiden RI No 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (7/9). Foto: IST

BETVNEWS,- Pada sosialisasi Peraturan Presiden RI No 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (7/9). Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dalam arahannya mengatakan, perbedaan tantangan dan pesatnya perkembangan zaman menyebabkan pentingnya perubahan model pengembangan transmigrasi.

Menurutnya, model bisnis pengembangan transmigrasi harus diubah dari pendekatan yang bergantung pada sektor pertanian menuju sektor industri, salah satunya dengan model investasi.

“Di masa lalu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, karena kita masih bergantung pada sektor pertanian karena sektor industri belum berkembang, sehingga transmigran dikasih tanah untuk diolah menjadi lahan pertanian. Tapi beda dengan sekarang, bisnis modelnya harus diubah,” ujarnya.

Ia mengatakan investasi merupakan salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi disamping konsumsi dan ekspor. Investasi di kawasan transmigrasi menurutnya, tidak hanya akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi, namun juga membantu pertumbuhan ekonomi di desa sekitarnya.

“Ekspor sekarang lebih susah, jadi sekarang bagaimana kita agar bisa meningkatkan investasi dan consumption (konsumsi). Nah, consumption bisa meningkat kalau pendapatan masyarakat meningkat. Transmigrasi bisa meningkatkan consumption,” katanya.

Transmigrasi, lanjutnya, telah melahirkan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Transmigrasi telah melahirkan lebih dari 1.100 desa definitif, 400 lebih kota kecamatan, 120 lebih kota kabupaten, dan 2 ibukota provinsi.

“Memang anggaran transmigrasi saat ini tidak terlalu besar. Anggarannya di bawah Rp. 500 Miliar untuk setiap Direktorat Jenderal. Yang mana di kementerian desa ada dua Direktorat Jenderal yang menangani transmigrasi. Tapi tidak perlu berkecil hati, kita juga dibantu oleh kementerian lain terutama di program pascapanen. On top dari itu kita juga dapat investasi pascapanen,” paparnya.

Di samping itu ia juga mengatakan, adanya beberapa kawasan transmigrasi yang mengalami penurunan pendapatan disebabkan oleh minimnya infrastruktur penunjang di sekitar kawasan transmigrasi. Rusaknya jalan kabupaten atau jalan provinsi misalnya, menyebabkan masyarakat transmigran kesulitan untuk mendistribusikan hasil pertanian.

“Terkait ini kita punya job (pekerjaan) adalah memperjuangkan pembangunan infrstruktur penunjang tersebut di kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) maupun CSR dari perusahaan BUMN dan swasta, di daerah-daerah transmigrasi dan sekitarnya. Kalau mereka diberi infrastruktur itu, pendapatan mereka akan naik paling sedikit 40 persen. Itu akan secara signifikan menaikkan pertumbuhan ekonomi desa-desa kita,” ujarnya.

(Release)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *