Kepahiang

Bupati dan Wabup Kepahiang Dicap ‘Gagal’

Suasana Paripurna DPRD Kepahiang.

BETVNEWS, – Paripurna pelantikan Wakil Ketua II DPRD Kepahiang pada Selasa (10/05) kemarin, berlangsung dengan tensi yang cukup tinggi. Setidaknya ada empat orang anggota DPRD Kepahiang, yang meminta interupsi kepada pimpinan sidang guna untuk menyampaikan kritik kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang.

Keempat dewan yang menyampaikan kritik tersebut diantaranya, Ansori M, Nanto Usni, Hendri dan Eko Guntro. Menariknya kritikan yang disampaikan tidak ada hubungannya dengan proses Paripurna, para wakil rakyat mengkritik kinerja Dayat-Nata yang dianggap gagal merealisasikan janji kampanye.

“Lihat lagi jalan dari proyek SMI, jalannya tidak bisa dimanfaatkan masyarakat, padahal sudah menelan anggaran puluhan miliar, bahkan didapat dari pinjaman daerah,” ungkap Ansori M anggota DPRD Kepahiang.

Bahkan dengan lantang Ansori menegaskan, bahwa kinerja eksekutif sangatlah lemah.

“Ironisnya ini pak Bupati, kita sudah harus membayar hutang SMI tapi jalannya tidak bisa dimanfaatkan masyarakat,” lanjutnya.

Kritikan juga disampaikan oleh Hendri yang merupakan anggota Banggar DPRD Kepahiang, mempertanyakan kejelasan kepemilikan SH Pemda Kabupaten Kepahiang di PT SMM. Sebab, tidak adanya kepastian bahkan saham pada perusahaan pengelolaan kebun teh Kabawetan tersebut milik daerah atau milik pribadi.

“Salinan akta notaris yang kita dapat, Bupati sudah menunjuk 3 komisaris sebagai perwakilan Pemda di PT SMM, tinjau kembali penunjukan komisaris itu, karena perwakilan yang dipilih pak Bupati ini adalah orang luar dari Kabupaten Kepahiang bahkan berdomisili di Jakarta,” terang Hendri.

Meskipun mendapatkan kritikan tajam dari sejumlah anggota DPRD, Hidayattullah Sjahid dan Wabup Zurdi Nata hanya bersikap tenang didalam paripurna.

“Ada kritikan itu adalah hal biasa, yang jelas kita Pemda Kabupaten Kepahiang siap memberikan penjelasan diforum resminya,” ucap Hidayattullah Sjahid.

Namun Hidayattullah membantah jika program pembangunan yang dilakukan jajarannya tidak ada manfaatnya, sebab setiap program kegiatan mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dilakukan secara terbuka, bahkan pembahasan anggaran sesuai dilakukan bersama dengan DPRD Kabupaten Kepahiang.

(Hendri Suwi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *